Related Party (Hubungan Istimewa)

Pengertian hubungan istimewa dijelaskan salah satunya di dalam pasal 18 ayat 4 (a) Undang-Undang Pajak Penghasilan menetapkan bahwa hubungan istimewa adalah: “Hubungan antara wajib pajak yang mempunyai penyertaan 25% atau lebih pada pihak yang lain, atau hubungan antara wajib pajak yang mempunyai penyertaan 25% atau lebih pada dua pihak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pihak atau lebih yang disebut terakhir;

Selain itu, otoritas pajak juga menegaskan hubungan istimewa dalam bentuk yang lain, yaitu seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat 4 (b) UndangUndang Pajak Penghasilan: “Hubungan antara dua atau lebih wajib pajak yang berada di bawah pemilikan atau penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau

Selain itu, hubungan istimewa dalam bentuk yang lain seperti yang tercantum dalam pasal 18 ayat 4 (c) Undang-Undang Pajak Penghasilan: “terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat

Pasal 2 ayat (2) dari Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN) tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hubungan istimewa adalah: “Hubungan istimewa dianggap ada apabila:

  1. Pengusaha mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) kepada Pengusaha lain, atau hubungan antara Pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) pada dua Pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Pengusaha atau lebih yang disebut terakhir
  2. Pengusaha menguasai Pengusaha lainnya atau dua atau lebih Pengusaha berada di bawah penguasaan Pengusaha yang sama baik langsung maupun tidak langsung
  3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.

Menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 04/PJ.7/1993, definisi hubungan istimewa yang terjadi pada wajib pajak badan dapat dijelaskan sebagai berikut: “Hubungan istimewa antara wajib pajak badan dapat terjadi karena pemilikan atau penguasaan modal saham suatu badan oleh badan lainnya sebanyak 25% atau lebih, atau antara beberapa badan yang 25% atau lebih sahamnya dimiliki oleh suatu badan. Sedangkan untuk wajib pajak perseorangan, hubungan istimewa dapat terjadi karena hubungan  keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus atau ke samping satu derajat

Advertisements